electoral law artinya

• undang2 pemilihan

• electoral:    elektoral; tentang pemilihan; pemilihan; pemilih;
• law:    hukum; undang-undang; portal:undang-undang;
• indonesian electoral law of 2017:    undang-undang pemilihan umum
• electoral:    elektoral; tentang pemilihan; pemilihan; pemilih; pengundi
• electoral college:    golongan terpilih; lembaga pemilihan umum
• electoral district:    daerah pemilihan; kawasan pilihan raya
• electoral fraud:    penipuan pilihan raya; kecurangan pemilu
• electoral palatinate:    elektorat pfalz
• electoral register:    daftar pemilih tetap
• electoral system:    sistem elektoral
• electoral threshold:    ambang batas parlemen
• at law:    berperkara
• by law:    di depan hukum
• by that law:    karena hukum
• by the law:    menurut hukum itu

• This includes the application of selective justice, as well as amending electoral laws.
  Termasuk reformasi peradilan, serta perubahan hukum pemilihan.
• 16. Compliance with and enforcement of electoral law
  16. Kepatuhan terhadap dan penegakan undang-undang pemilu
• The country's electoral law is based on the electoral system of Italian municipalities.
  Hukum pemilu legislatif di San Marino didasarkan pada sistem pemilihan umum di kota-kota di Italia.
• The Acerbo Law was an Italian electoral law proposed by Baron Giacomo Acerbo and passed by the Italian Parliament in November 1923.
  Hukum Acerbo adalah sebuah hukum pemilu di Italia yang dikeluarkan oleh Baron Giacomo Acerbo, dan dijadikan undang-undang oleh Parlemen Italia pada bulan November 1923.
• Oppose any changes to electoral law that an authoritarian regime wants to enact – rest assured it’s only to help them remain in power longer.
  Tentang perubahan apapun atas peraturan perundangan pemilihan umum yang oleh rejim otoritarian ingin diterapkan – yakinlah bahwa itu hanya untuk membantu mereka berkuasa lebih lama.
• This was in violation of the 2010 electoral laws, which only allow advance voting for eligible voters who are away from their constituencies as well as overseas Burmese citizens.
  Hal ini melanggar UU Pemilu 2010, yang hanya memperbolehkan memilih lebih awal jika pemilih yang berada jauh dari daerah pemilihan mereka serta warga Myanmar di luar negeri.